Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MA Soal Pilpres 2019 Cuma Bikin Gaduh
RMOLBANTEN. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memandang putusan Mahkamah Agung (MA) soal uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 5/2019 tentang  Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 tidak bermanfaat, mala ... Baca Selengkapnya
Suburkan Kartel Politik, PT 20 Persen Harus Dihilangkan Bukan Diturunkan
RMOLBANTEN. Presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen yang masih dipertahankan beberapa pihak sejatinya dinilai sebagai pangkal persoalan buruknya sistem demokrasi di Indonesia.Sebagai contoh, perhelatan Pilp ... Baca Selengkapnya
Kuncinya Ada Di DPR,  Refly Harun: Pemakzulan Presiden Sah Diatur UUD 1945
RMOLBANTEN. Hasil perubahan ketiga tahun 2001, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur syarat pemberhentian presiden atau pemakzulan.Demikian disampaikan pakar hukum tata negara, Refly Harun, dalam wawancara program Sarinya Berita di channel YouTube ... Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Negara: Kritik Itu Kalau <i>Baperan</i> Ya Langsung Dicap Hinaan
RMOLBANTEN. Kritik sepahit apapun harus bisa jadi bahan untuk memperbaiki diri. Setiap kritik yang datang harus bisa disikapi dengan bijaksana. Penyikapan setiap kritik sangat bergantung pada pihak yang menerimanya. Bisa diterima dengan baik atau bah ... Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Negara: Pemimpin Baik Mendengar Kritik, Bukan Nyerang Balik
RMOLBANTEN. Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyebut, pemerintahan yang baik adalah yang mau mendengarkan kritik. Bukan yang langsung bereaksi negatif ketika ada kritik yang diarahkan kepada mereka.Baik (kritik) yang membangun maupun yan ... Baca Selengkapnya
Refly Harun: Keliru, Dapat Gaji Dari APBN Tidak Boleh Kritik Pemerintah
RMOLBANTEN. Anggapan yang menilai orang mendapat gaji dari APBN tak berhak mengkritisi pemerintah, adalah pandangan yang keliru.Demikian disampaikan pakar hukum tata negara Refly Harun, dalam channel Youtube miliknya, Selasa (28/4).Menurut saya itu p ... Baca Selengkapnya
Ditendang Dari Komisaris, Refly Harun: Terima Kasih Pak Jokowi, Izin Berada Di Garis Luar
RMOLBANTEN. Perombakan pada jajaran Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I atau Pelindo I (Persero) dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir. Nama pakar hukum tata negara, Refly Harun menjadi salah satu yang dirombak sebagai komisaris.Terima kasih Rini Soemar ... Baca Selengkapnya
Refly Harun:  Perppu Covid-19 Berpotensi Melanggar Konstitusi Di Negara Hukum
RMOLBANTEN. Sejumlah pasal dalam Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dinilai berpotensi melanggar konstitusi dalam prinsip negara hukum.Untuk itu langkah langkah sejumlah tokoh bangsa sepe ... Baca Selengkapnya
Refly Harun: Menkes Jenderal Lapangannya, Permenkes Acuannya Bukan Permenhub
RMOLBANTEN. Dalam perspektif hukum tata negara, Menteri Kesehatan sebagai pemegang mandat dari presiden untuk menangani darurat kesehatan yang saat ini terjadi di tanah air. Sedangkan, Presiden menjadi panglima komando tertinggi dalam penanganan Covi ... Baca Selengkapnya
Refly Harun: Pemerintah Seperti <i>Event Organizer</i> Yang Diisi Banyak Orang
RMOLBANTEN. Ahli hukum tata negara Refly Harun menyatakan Presiden Joko Widodo tampaknya lupa dengan pernyataannya sendiri yang hendak merampingkan kabinet dan menghemat anggaran. Pada periode kedua, Jokowi mengangkat 12 orang wakil menteri, tujuh st ... Baca Selengkapnya
Refly Harun: Pemerintahan Jokowi Terlalu Banyak Akomodasi Politik
RMOLBANTEN. Presiden Joko Widodo tengah melakukan akomodasi politik atau balas budi kepada orang yang telah membantunya memenangkan Pilpres 2019.Begitu kata ahli hukum tata negara Refly Harun, usai acara Konsolidasi Jejaring Komisi Yudisial, di Bumi ... Baca Selengkapnya
Korupsi Masih Akut, Refly Harun: Kenapa Fokus Digeser Ke Tempat Lain
RMOLBANTEN. Indeks persepsi korupsi Indonesia tidak berpengaruh dan berdampak banyak di era reformasi ini.Setelah 21 tahun Indonesia menggulingkan Orde Baru, indeks persepsi korupsi masih pada skor 38.Penilaian ituberdasarkan riset yang dilakukan ole ... Baca Selengkapnya
Refly Harun: Perppu Atau <i>Judical Review</i> Tidak Perlu Dipertentangkan
Baik Judical Review Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan tidak perlu dipertentangkan lagi.Demikian disampaikan pakar hukum Tata Negara Refly Harun dalam akun akun Twitte ... Baca Selengkapnya
Refly Harun: Banyak Hal Elite Bertengkar Hebat Kecuali <i>Killing KPK!</i>
RMOLBanten. Untuk kali pertama pembahasan di DPR bisa berjalan mulus tanpa hambatan. Bahkan kuorum anggota tidak menjadi soal saat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memulai rapat paripurna pengesahan tersebut.Untuk itu, pengesahan revisi UU 30/2002 tentan ... Baca Selengkapnya
Revisi UU KPK, Refly Harun: Bedakan Pengawasan Dan Lembaga Pengawas
Salah satu poin dari Revisi UU 20/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitersebut adalah pembentukan dewan pengawas. Dewan ini nantinya akan bertindak mengawasi KPK agar tidak salah arah dalam menjalankan tugas.Revisi UU KPK ini menj ... Baca Selengkapnya
Tangkal Hoax, Refly Harun, Bedakan Fakta dan Opini Pribadi
RMOLBanten. Imbauan kepada masyarakat Indonesia untuk bisa membedakan antara fakta yang benar terjadi dengan pernyataan yang sebatas opini pribadi.Imbauan disampaikan pakar hukum tata negara Refly Harun, dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Senin ... Baca Selengkapnya
Refly Harun: Media Jangan Lagi Nyebong Atau Ngampret
Efek ganda yang positif harus didapat dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.Dari pertemuan itu sebaiknya tidak hanya menghapus polarisasi di masyarakat atau pengkubuan kelompok cebongers (sebutan bua ... Baca Selengkapnya